Karena itu, Aliansi Wonosobo Melawan mendesak pemerintah membuka secara transparan proses penunjukan, pengelolaan, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam operasional dapur MBG.
”Kami meminta pemerintah daerah memastikan tidak ada pejabat aktif yang memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan dalam program MBG. Seluruh proses harus terbuka dan dapat diawasi oleh publik,” tegasnya.
Selain menyoroti MBG, massa juga mempertanyakan keterlibatan TNI dan Polri dalam program ketahanan pangan. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi aparat dalam pelaksanaan program tersebut.
Dalam aksi yang sama, kelompok pengemudi ojek online turut menyuarakan tuntutan terkait kenaikan harga BBM non-subsidi. Mereka menilai kenaikan harga BBM semakin membebani biaya operasional dan berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat kecil yang bergantung pada sektor transportasi daring.
Aspirasi massa diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo. Ia menyatakan pemerintah daerah menghargai penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan akan meneruskan berbagai tuntutan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang.
”Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Beberapa tuntutan berkaitan dengan program pemerintah pusat dan akan kami sampaikan kepada instansi terkait. Prinsipnya, pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat,” kata One Andang Wardoyo.
Setelah menyampaikan tuntutan hingga menjelang petang, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas di sekitar Kantor Bupati Wonosobo pun kembali normal.
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2
