Keluhan Transparansi Bansos PKH dan BPNT
Selain persoalan kendaraan dinas, pihak kecamatan juga menerima keluhan warga terkait transparansi bantuan sosial PKH dan BPNT. Aspirasi tersebut kemudian dimediasi bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, dan Dinas Sosial.
Hingga Senin, kepala desa diketahui belum masuk kantor dan masih berada di luar daerah. Meski demikian, pelayanan pemerintahan desa dipastikan tetap berjalan normal.
“Pak Sekdes dan seluruh perangkat desa tetap all out melayani masyarakat dan kami dari kecamatan membackup penuh,” ujar kata Camat Sapuran, Alfun Haka.
Dari hasil evaluasi kecamatan, terungkap pula adanya persoalan proyek pembangunan desa yang belum rampung. Satu kegiatan senilai Rp200 juta baru selesai sekitar 80 persen.
Sementara dua kegiatan lain dengan total anggaran sekitar Rp150 juta disebut belum dikerjakan sama sekali. Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah kecamatan mengeluarkan surat peringatan kepada kepala desa.
“Kami sudah mengeluarkan SP1 dan SP2. Jika sampai 30 hari ke depan belum ada perkembangan, maka akan dilanjutkan dengan SP3,” kata Alfun.
Pihak kecamatan juga berencana memfasilitasi mediasi antara kepala desa dengan tokoh pemuda dan masyarakat Desa Marongsari. Mediasi kemungkinan akan digelar di Pendopo Kecamatan Sapuran agar situasi tetap kondusif dan pelayanan masyarakat tidak terganggu.
Penulis : Hamdan A.
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2
