Rektorat menyebut kebijakan itu berkaitan dengan integrasi data mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Validasi status mahasiswa dinilai penting untuk administrasi akademik, termasuk kelulusan.
Ia juga menyebut jumlah mahasiswa yang berpotensi dicutikan jauh lebih kecil dibanding klaim massa aksi.
“Gak ada pencutian ini, yang penting semangat mereka untuk bisa memenuhi regulasi,” lanjutnya.
Dari hasil audiensi, pihak kampus memastikan tidak ada kebijakan cuti paksa. Namun, isu transparansi anggaran dan kualitas pendidikan tetap menjadi sorotan mahasiswa.
Editor : A. Nandar
Follow WhatsApp Channel wonosobo.diengpost.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
