Selain masalah pajak, politisi tersebut juga memberikan pernyataan keras mengenai performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia meminta pemerintah bersikap tegas terhadap perusahaan daerah yang terus-menerus mencatatkan kerugian.
“Pemerintah harus berani menutup BUMD yang terus merugi dan tidak memberikan dividen. Jangan memaksakan modal jika tidak sebanding dengan hasilnya,” tegas Mugi dengan nada lugas.
Kondisi infrastruktur dan kemiskinan juga menjadi poin evaluasi yang memerlukan penanganan dengan metode lebih modern. Keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah meninggalkan cara-cara tradisional dalam mengelola proyek daerah.
Lalu, kerja sama lintas sektor menjadi harga mati untuk menangani masalah kemiskinan yang berkaitan erat dengan kesehatan dan pendidikan. Sinergi yang kuat akan memastikan setiap rupiah dari APBD tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.
Kemudian, penerapan sistem digital secara menyeluruh harapannya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak secara otomatis. Transparansi data melalui teknologi akan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Akhirnya, seluruh rekomendasi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi jajaran eksekutif di sisa masa jabatan. Perbaikan sistem fiskal merupakan fondasi utama agar pembangunan di Wonosobo tidak lagi bergantung penuh pada kucuran dana pusat.
Jadi, keberanian dalam melakukan inovasi birokrasi menjadi kunci bagi kemajuan daerah. Rakyat kini menanti realisasi dari gagasan digitalisasi tersebut demi pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
Penulis : A. Nandar
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2
