“Kami melihat keseriusan Bina Mandiri dalam membangun pendidikan dan pelatihan skill, sehingga tenaga kerja yang dikirim sesuai standar perusahaan Jepang,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Revina Purnama Panjaitan, menegaskan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya menyiapkan pekerja migran yang kompeten dan terlindungi melalui jalur resmi.
“Penempatan dilakukan melalui skema business to business (B2B) maupun Specified Skilled Worker (SSW). Untuk SSW, calon pekerja wajib memiliki sertifikat keterampilan dan kemampuan bahasa Jepang minimal level N4,” jelasnya.
Revina menambahkan, kerja sama Indonesia-Jepang sejak 2022 membuka peluang hingga 350 ribu tenaga kerja dalam lima tahun, dengan jaminan perlindungan melalui regulasi ketenagakerjaan Jepang, nota kesepahaman antarnegara, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Kepala Desa Jlamprang, Kecamatan Leksono, sekaligus penggerak Desa Migran Emas, Sulaiman, menyambut positif program tersebut. Menurutnya, peluang kerja luar negeri perlu dimaksimalkan untuk menjawab keterbatasan lapangan kerja lokal, khususnya bagi lulusan SMA dan SMK.
“Program seperti ini bisa menjadi solusi jika dikelola secara serius dan kolaboratif. Kami berharap pemerintah daerah lebih aktif, termasuk melalui optimalisasi BLK,” katanya.
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2
