Selain menyoroti kekerasan terhadap perempuan, Abdullah juga menanggapi kasus penyekapan yang tengah menjadi sorotan di Jawa Tengah dan diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum. Sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, ia menegaskan persoalan tersebut menjadi bagian dari perhatian dan tanggung jawab pengawasannya.
Menurut dia, pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus dilakukan secara serius dan transparan. Apabila ditemukan unsur pidana, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Sementara dari sisi etik, sidang pemeriksaan terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran juga harus dibuka secara transparan kepada publik.
”Kalau memang ada tindak pidana, proses hukumnya harus tegas. Dari sisi etik juga harus terbuka. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan pelanggaran berat dan memang harus dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, maka itu harus dilaksanakan,” tegasnya.
Meski demikian, Abdullah mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kabupaten Wonosobo maupun wilayah Dapil Jawa Tengah VI relatif kondusif dan belum ditemukan kasus menonjol terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban, Abdullah mengatakan pihaknya juga menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga bantuan hukum yang selama ini aktif mendampingi perempuan dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan lembaga bantuan hukum dapat terus diperkuat guna menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak serta memastikan setiap pelaku kejahatan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2
