WONOSOBO, DiengPost.com – Pembangunan Sekolah Rakyat di lahan milik BUMD PT Tambi memicu polemik di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo memastikan proyek tetap berjalan, sembari menyiapkan solusi atas tuntutan penggantian lapangan warga.
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan Proyek Strategis Nasional yang menyasar masyarakat miskin. Program ini dinilai membuka akses pendidikan bagi kelompok rentan.
“Sekolah Rakyat adalah Proyek Strategis Nasional yang manfaatnya untuk masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Wonosobo. Tahun 2025 sudah ada 100 anak SMA yang sekolah gratis, dan kalau mereka tidak masuk program ini kemungkinan besar tidak sekolah,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Polemik muncul karena adanya tuntutan warga terkait lapangan yang selama ini digunakan masyarakat Desa Candiyasan. Lahan tersebut secara hukum merupakan milik PT Tambi, bukan aset desa.
Pemkab telah mengumpulkan perwakilan warga dari empat dusun, yakni Grenjeng, Banjaran, Jurangjeru, dan Keblukan. Mayoritas warga disebut mendukung pembangunan, meski ada sebagian kecil yang menolak.
“Secara hukum tanah itu milik BUMD PT Tambi, bukan tanah desa. Memang dulu dikerjakan masyarakat, dan kami sudah mengumpulkan warga dari empat dusun. Secara umum mendukung, meski ada beberapa yang menolak karena alasan lapangan,” jelasnya.
Sebagai respons, Pemkab menyatakan siap bertanggung jawab secara moral dengan menyediakan lapangan pengganti. Langkah ini diambil untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.
Pada tahun ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan tanah. Proses pembelian dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Tahun ini kami sudah siapkan anggaran untuk pengadaan tanah sebagai pengganti lapangan. Ini bentuk tanggung jawab moral pemerintah, meskipun sebenarnya itu bukan kewajiban karena tanah tersebut bukan milik desa,” tegasnya.
Pemkab juga memastikan anggaran pembelian tanah kembali disiapkan pada 2026. Sementara pembangunan fisik lapangan pengganti direncanakan pada 2027.
Namun, tuntutan sebagian pihak yang ingin pembangunan dilakukan segera dinilai tidak sesuai prosedur. Pemerintah menegaskan seluruh tahapan harus dijalankan sesuai aturan.
“Tahun 2026 kami siapkan anggaran pembelian tanah, lalu 2027 baru pembangunan fisik. Tidak bisa langsung dibangun saat ini karena semua ada proses dan aturan yang harus dilalui,” ujarnya.
Jika tuntutan sudah dipenuhi namun penolakan tetap terjadi, Pemkab akan menyerahkan persoalan kepada aparat penegak hukum. Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap kebijakan.
“Kalau tuntutan sudah dipenuhi tapi masih menolak, itu kami serahkan ke aparat penegak hukum. Pemerintah sudah bekerja sesuai prosedur dan pembangunan tetap berjalan, kami tidak ingin proyek ini terhambat,” pungkasnya.
Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat mulai difungsikan pada Juli mendatang. Namun, hingga kini progres pembangunan masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait dinamika penolakan sebagian pihak.
Jika target tersebut tidak tercapai, Pemkab Wonosobo menyiapkan skenario alternatif dengan menambah ruang belajar. Tahun ini, kebutuhan diperkirakan mencapai sekitar 300 siswa baru, masing-masing 100 siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA, di luar siswa yang sudah berjalan sebelumnya.
Editor : A. Nandar
