Sebab, kelanjutan program Makan Bergizi Gratis dinilai telah memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Pihaknya ingin memastikan kebijakan Badan Gizi Nasional ke depan tidak merugikan pihak mana pun.
Aspirasi tersebut kemudian diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Wonosobo Didiek Wibawanto. Pihak pemerintah daerah berkomitmen menampung kedua pokok tuntutan esensial dari masyarakat.
Didiek memaparkan saat ini terdapat 112 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi aktif di wilayah Wonosobo. Fasilitas tersebut bergerak melayani kebutuhan pangan bagi lebih dari 225 ribu penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemkab berjanji segera meneruskan tuntutan yang menjadi kewenangan pusat kepada Badan Gizi Nasional. Sementara itu, masalah operasional di tingkat daerah akan langsung ditindaklanjuti secara cepat.
Menanggapi dinamika ini, Ketua Komisi D DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro turut memberikan catatan kritis. Ia meminta agar pemerintah tidak mengabaikan berbagai persoalan yang muncul ke permukaan.
Suwondo menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program nasional yang sedang berjalan ini. Hal tersebut mencakup pengawasan potensi korupsi, standardisasi gizi, hingga pemenuhan kelayakan kesehatan.
Hingga saat ini, pihak pengelola satuan pelayanan terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai isu ketenagakerjaan. Ruang konfirmasi dan pendalaman informasi masih terus dibuka agar pemberitaan tetap berimbang.
Penulis : Anang Bayu
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2
